By

UU Penambahan Angkutan dan Peremajaan Bus

SURYA.co.id | SURABAYA – Pengusaha angkutan umum yang akan menambah jumlah armada maupun meremajakan armada yang dimiliki tidak bisa seenaknya lagi.

Ini menyusul adanya kewajiban, setiap perusahaan yang dipakai untuk pengadaan angkutan umum harus berbadan hukum.

Kewajiban itu merupakan amanat Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ dan menyusul ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Bentuk badan hukumnya bisa berupa perseroan terbatas (PT), koperasi, badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan usaha milik daerah (BUMD),” ujar Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Jatim Sumarsono, Jumat (27/2/2015).

Untuk itu, mulai bulan Maret nanti, semua pengusulan tambahan armada maupun peremajaan armada angkutan umum harus dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hukum.

Meski demikian, bagi penyelenggara angkutan umum lama yang belum berbadan hukum, mereka diberi waktu selama setahun untuk mengurusnya.

Dikatakan Sumarsono, aturan ini diberlakukan untuk mengatur perpajakan.

Dengan begitu, jika ada perorangan yang tidak membayar pajak, pajak yang harus dibayar dapat ditanyakan melalui PT yang dimiliki.

ruang tunngu terminal solo bersih UU Penambahan Angkutan dan Peremajaan Bussumber : http://surabaya.tribunnews.com/2015/02/27/kendaraan-angkutan-penumpang-wajib-berbadan-hukum

pixel UU Penambahan Angkutan dan Peremajaan Bus

Incoming search terms:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might also likeclose